Hal itu disampaikan Hadi saat menerima aspirasi dari puluhan honorer yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer K2 Indonesia (FTHK2I) di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta (26/5).
“Sebagaimana yang telah kita terima saat aspirasi, dan kita tanyakan juga ke beberapa kementerian, ternyata dari Kementerian Keuangan, secara anggaran sangat dimungkinkan untuk mengangkat honorer K2. Sehingga, tidak ada alasan untuk Kemenpan-RB untuk menunda pengangkatan Honorer K2 ini,” jelas Hadi.
Diketahui, Fraksi PKS telah ketiga kalinya mendapatkan aduan dari Tenaga Honorer K2 karena belum kunjung diangkatnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Fraksi PKS sangat prihatin atas kebijakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi, yang tidak kunjung mengangkat abdi negara tersebut sebanyak 439.000 orang.
“Perlu diketahui, dari jumlah ribuan orang tersebut, 41 persen nya adalah tenaga guru yang sangat kita butuhkan dalam proses pengembangan pendidikan di Indonesia,” jelas Hadi.
Oleh karena itu, Hadi mendesak komitmen dari Menpan-RB Yuddy Chrisnandi atas hasil Rapat Dengar Pendapat pada Bulan September 2015 yang berjanji akan mengangkat Tenaga Honorer K2 secara bertahap hingga tahun 2019. Namun, kemudian Menpan-RB Yuddy menganulir pernyataan tersebut pada Januari 2016.
“Oleh karena itu, saya Hadi Mulyadi, sekali lagi meminta komitmen dari Menpan-RB Yuddy Chrisnandi yang telah menyepakati dalam pertemuan pada September 2015, yang lalu dibantah olehnya bahwa pada Januari 2016 tidak ada pengangkatan. Ini adalah sikap antagonis!” tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini.
(budiman)
0 komentar:
Posting Komentar